Gorontalo, KABARsindikat.ID – Momentum silaturahmi antara perwakilan wartawan Kabar Multimedia Grup (KMG) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pohuwato, Sirwan Mohi, yang juga Kepala Desa Motolohu, menjadi ruang refleksi penting tentang peran media dalam tata kelola pemerintahan desa. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kamis (05/09/2025), ini tidak sekadar temu muka, melainkan diskursus bersama mengenai transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak menegaskan bahwa sinergi antara jurnalis dan pemerintah desa bukanlah sekadar formalitas, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Besarnya alokasi Dana Desa menuntut mekanisme pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi, tetapi juga melibatkan peran media sebagai kanal informasi yang obyektif dan konstruktif.
Sirwan Mohi menilai, media memiliki fungsi vital dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang sehat. “Program desa harus dibuka seluas-luasnya kepada publik. Peran jurnalis menjadi jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, agar setiap kebijakan dan pemanfaatan anggaran dapat diketahui secara transparan,” ujarnya.
Selain itu, diskusi turut menggarisbawahi pentingnya publikasi terhadap program jangka panjang, termasuk rencana penguatan ekonomi. Dengan keterlibatan media, masyarakat dapat mengikuti perkembangan program secara berkesinambungan sehingga mengurangi potensi kecurigaan serta meningkatkan partisipasi warga.
Perwakilan KMG menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemberitaan yang seimbang, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. “Media berperan bukan hanya sebagai penyampai kabar, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial. Kami percaya bahwa keterbukaan akan memperkuat legitimasi pemerintah desa sekaligus meningkatkan literasi publik tentang pembangunan,” ungkap salah satu perwakilan KMG.
Pertemuan ini juga mengandung pesan moral bahwa komunikasi dua arah antara media dan pemerintah desa merupakan prasyarat bagi tata kelola desa yang progresif. Keterbukaan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban di era demokratisasi informasi.
Sinergi ini diharapkan menjadi preseden positif bagi seluruh desa di Kabupaten Pohuwato untuk terus menjalin kemitraan dengan media lokal, sehingga setiap kebijakan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi yang dibangun melalui publikasi media bukan hanya menutup ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap program pembangunan desa.
TimRed-KS.ID
