POHUWATO – Upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Pohuwato terus didorong melalui kolaborasi antarlembaga. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pohuwato, Senin (09/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pohuwato tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peningkatan peran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya telah dibangun oleh kedua lembaga.
Ia menjelaskan, Kesbangpol memiliki peran sebagai mitra strategis Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan demokrasi. Oleh sebab itu, kesamaan persepsi dan koordinasi yang berkesinambungan diperlukan agar pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dapat berjalan efektif dan terarah.
Yolanda juga menegaskan bahwa pendidikan politik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses demokrasi. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya berpartisipasi sebagai peserta, tetapi juga perlu memiliki kepedulian untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu.
Dukungan terhadap kerja sama tersebut turut disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pohuwato, Sahrudin Saleh. Ia menyambut baik kesepakatan antara kedua lembaga yang dinilai dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan demokrasi di daerah.
Dalam kesempatan itu, Sahrudin juga menekankan pentingnya legalitas dan kelengkapan administrasi bagi pemantau pemilu. Menurutnya, setiap kegiatan pemantauan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.
Selain persoalan administrasi, ia memandang perlu adanya sosialisasi kepada penyelenggara pemilu mengenai keberadaan, kedudukan, dan tugas pemantau. Pemahaman tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pemantau dan penyelenggara saat menjalankan tugas di lapangan.
Sahrudin berharap, nota kesepahaman yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata. Ia menginginkan adanya tindak lanjut melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan sehingga kerja sama tersebut dapat memberikan penguatan kelembagaan bagi kedua pihak.
Melalui kesepakatan ini, Bawaslu dan Kesbangpol Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat memperkuat pola koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta pemantauan perkembangan demokrasi di daerah.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi yang partisipatif, transparan, serta berkualitas di Kabupaten Pohuwato.
