POHUWATO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pohuwato. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marisa Utara.
Temuan tersebut diperoleh saat Idah yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim di dua lokasi, yakni SPPG Marisa Utara dan SPPG Itwasda Polda Gorontalo, Kecamatan Marisa, Jumat (13/11/2026).
Di SPPG Marisa Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Ilmi, Idah menyoroti sejumlah aspek yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. SPPG dengan kapasitas pengelolaan 1.858 porsi tersebut mendapat catatan terkait sistem pengolahan limbah, kebersihan lingkungan, serta pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).
Pemeriksaan dilakukan dengan meninjau langsung berbagai fasilitas operasional, mulai dari gudang penyimpanan bahan basah dan kering, area persiapan makanan, proses pemorsian, hingga tempat pencucian ompreng.
Dari hasil peninjauan, Idah menemukan sistem IPAL belum berfungsi secara maksimal. Bahkan, air bekas pencucian ompreng masih dialirkan ke selokan yang tidak berfungsi optimal dan bercampur dengan limbah lainnya.
“Dari hasil sidak hari ini, ada beberapa temuan yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya sampaikan kepada mitra dan pemilik yayasan agar segera melakukan perbaikan, termasuk IPAL, karena ini merupakan salah satu SOP yang harus dipenuhi oleh SPPG,” tegas Idah.
Selain persoalan limbah, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Idah menemukan belum tersedianya fasilitas tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan kategori organik, nonorganik, dan residu.
Menurutnya, pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, baik dari aktivitas pencucian ompreng, kegiatan memasak, maupun proses pembersihan sayuran.
Tak hanya menyoroti kebersihan dan sanitasi, Idah turut meminta pengelola memperhatikan tingkat penerimaan menu makanan oleh anak-anak penerima manfaat.
Ia menginstruksikan agar setiap menu yang disajikan dievaluasi selama satu bulan ke depan. Pengelola diminta mencatat makanan yang disukai maupun kurang diminati anak-anak, termasuk jumlah makanan yang tersisa setiap harinya.
“Selama satu bulan ke depan, menu-menu yang disajikan harus dievaluasi. Menu apa yang disukai dan sayur apa yang tidak disukai anak-anak harus dicatat setiap hari, termasuk sampah makanan yang terbuang. Tadi disampaikan sisa nasi mencapai 17 kilogram. Ini cukup banyak,” ungkapnya.
Idah menilai pencatatan sisa makanan penting sebagai dasar perbaikan komposisi menu sekaligus upaya menekan pemborosan bahan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Berbagai temuan dalam sidak tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan.
Ia berharap SPPG Marisa Utara yang telah beroperasi sejak 2025 sebagai SPPG percepatan dapat segera menindakhlanjuti seluruh catatan tersebut sehingga kualitas pelayanan dan pemenuhan standar operasional program MBG terus meningkat. (Rls/Diskominfotik)
