POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong penguatan sistem pengawasan internal pemerintahan sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Antikorupsi Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Senin (09/11/2026), secara resmi dibuka oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga. Pembukaan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Zulkifli Umar, Inspektur Daerah Pohuwato, Irfan Saleh, serta Plt.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Risman Purba, S.E., M.A.P., C.F.R.A., CGCAE.
Dalam arahannya, Bupati Saipul menempatkan perencanaan pengawasan sebagai salah satu instrumen penting untuk memastikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pohuwato periode 2025–2029 dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan yang terarah.
Ia menjelaskan, pengawasan yang disusun secara matang diperlukan agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai target, baik dari segi sasaran, waktu pelaksanaan, maupun manfaat yang dihasilkan. Selain itu, sistem pengawasan juga diharapkan mampu menekan kemungkinan munculnya persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Dengan pola dan sistem seperti ini, tentu kita berikhtiar untuk memastikan seluruh yang direncanakan setiap tahun dapat terlaksana tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga benar-benar berdampak pada perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Saipul, penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern pemerintah, terutama dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menilai, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi program dan kegiatan. Lebih dari itu, pengawasan harus diarahkan pada sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi dan berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi tahapan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, hingga tata kelola keuangan daerah.
Beragam risiko tersebut, lanjutnya, membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat. Melalui perencanaan pengawasan yang tepat, potensi penyimpangan, kelemahan pengendalian, dan hambatan organisasi dapat dikenali lebih awal sehingga langkah mitigasi bisa segera dilakukan.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menggarisbawahi lima hal yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, menjadikan penguatan manajemen risiko sebagai tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Kedua, memastikan perencanaan pengawasan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Ketiga, mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Keempat, meningkatkan kapabilitas APIP sekaligus memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Kelima, menumbuhkan budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Bupati berharap kegiatan sosialisasi dan asistensi tersebut dapat dimanfaatkan seluruh peserta untuk memperdalam pemahaman, berdiskusi, serta menyamakan persepsi terkait penerapan pengawasan berbasis risiko.
Ia juga meminta agar hasil kegiatan segera diterjemahkan ke dalam praktik kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
“Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, saya meminta agar hasil kegiatan ini tidak berhenti pada tataran pemahaman, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan OPD bersama satuan tugas (Satgas) SPIP pada 16 OPD.
Menurut Irfan, kesamaan pemahaman antara pimpinan OPD dan Satgas SPIP menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara optimal.
Ia menyebutkan, kegiatan ini juga bertujuan membantu Bupati mengidentifikasi berbagai potensi risiko dalam pengelolaan program prioritas pembangunan daerah. Identifikasi tersebut diperlukan agar setiap risiko dapat dikelola sejak awal dan tidak berkembang menjadi persoalan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap pemahaman seluruh perangkat daerah bisa sama. Selanjutnya, pimpinan OPD dapat mengarahkan staf dan Satgas SPIP masing-masing untuk memperbaiki serta mempercepat penyusunan dokumen perencanaan pengawasan atau daftar risiko di setiap OPD,” jelas Irfan.
Adapun peserta kegiatan terdiri atas pimpinan OPD, sekretaris OPD, Direktur RSUD Bumi Panua, Direktur Rumah Sakit Lemito, serta Satgas SPIP.
Materi sosialisasi dan asistensi disampaikan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Komunitas Penyuluh Antikorupsi (Kompak) Provinsi Gorontalo, Tajuddin Pata, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat memperkuat penerapan manajemen risiko dan pengawasan internal, sekaligus membangun budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
