Perjuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan dan jembatan, terus dilakukan.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, kembali melakukan koordinasi dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui pertemuan bersama Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Jimmy Dunda, ST., M.E., di ruang kerjanya, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul Mbuinga didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit.
Pertemuan itu membahas sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat Pohuwato.
Pada kesempatan itu, Bupati Saipul menyampaikan terima kasih kepada pihak BPJN atas dukungan dan persetujuan alokasi anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 untuk dua ruas jalan di Kabupaten Pohuwato.
Kedua ruas tersebut masing-masing jalan di wilayah Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo dengan alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar, serta ruas jalan Milangodaa–Kelapa Lima di Kecamatan Popayato Timur dengan alokasi anggaran sekitar Rp13 miliar. Saat ini, kedua proyek tersebut tengah memasuki proses tender di BPJN.
Menurut Bupati, pembangunan kedua ruas jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran mobilitas warga, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
Selain menyampaikan apresiasi atas dukungan pembangunan jalan, Bupati Saipul juga mengusulkan pembangunan Jembatan Molamahu dan Jembatan Soginti di Kecamatan Paguat melalui program IJD Tahun 2027.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menganggarkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jembatan Molamahu melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, DED Jembatan Soginti telah dianggarkan sebelumnya, dengan nilai kegiatan pembangunan jembatan yang diusulkan mencapai sekitar Rp6 miliar.
Bupati berharap usulan pembangunan kedua jembatan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat keberadaan infrastruktur itu sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar akses transportasi dan menunjang aktivitas sehari-hari.
Dalam pertemuan itu, Bupati Saipul juga kembali menyuarakan kebutuhan pembangunan ruas jalan Ayula, Kecamatan Randangan dengan Dusun Sandalan, Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi.
Usulan pembangunan jalan tersebut sebelumnya telah dianggarkan, tetapi tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Iya, usulan ini sebelumnya sudah pernah dianggarkan. Namun, karena adanya efisiensi anggaran, kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan.
Karena itu, kami kembali mengusulkannya agar bisa mendapat perhatian dan direalisasikan ke depan,”ungkap Saipul.
Ia menjelaskan, ruas jalan Ayula–Sandalan sangat penting bagi masyarakat Dusun Sandalan yang merupakan salah satu kawasan permukiman terpencil dengan jumlah penduduk sekitar 150 kepala keluarga (KK).
Warga di dusun tersebut merupakan masyarakat transmigrasi yang berasal dari perpaduan penduduk luar daerah dan masyarakat lokal Gorontalo.
Hingga kini, keterbatasan akses jalan masih menjadi kendala utama bagi warga, terutama ketika hendak mengangkut hasil panen yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Sebelumnya, masyarakat mengandalkan jembatan gantung sebagai satu-satunya akses untuk menuju pusat Desa Panca Karsa I maupun pusat Kecamatan Taluditi. Namun, jembatan tersebut kini telah putus.
Akibat kondisi itu, warga yang hendak keluar masuk Dusun Sandalan terpaksa menggunakan ojek rakit untuk menyeberangi sungai.
Situasi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat pengangkutan hasil pertanian dan aktivitas ekonomi warga.
Bupati Saipul menegaskan, pembangunan ruas jalan Ayula–Sandalan diharapkan dapat menjadi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Dengan tersedianya akses jalan yang memadai, warga akan lebih mudah membawa hasil panen ke pusat desa maupun wilayah lainnya.
“Kami berharap usulan ini bisa menjadi perhatian ke depan. Kami memahami dan merasakan apa yang dialami masyarakat di Dusun Sandalan.
Apalagi saat musim hujan, kondisi sungai yang harus diseberangi menjadi semakin berbahaya karena arusnya deras dan bentangannya cukup luas. Keselamatan warga tentu menjadi hal yang utama,”tegasnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat melalui program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dapat membantu membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi warga di Kabupaten Pohuwato, khususnya di wilayah yang selama ini masih terkendala akses transportasi.
