POHUWATO – Tak ada lagi deru ekskavator yang mendominasi kawasan tambang Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Sebagai gantinya, suara langkah kaki, gesekan karung, dan napas para pekerja yang tertatih menaklukkan medan terjal menjadi pemandangan yang kini terlihat.
Di tengah kebijakan larangan penggunaan alat berat yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, para penambang rakyat atau kabilasa justru kembali mengandalkan tenaga sendiri untuk mencari penghidupan. Tanah dan bebatuan diangkut sedikit demi sedikit, karung dipanggul melewati jalur terjal, sementara peluh bercucuran di bawah terik matahari.
Bagi mereka, setiap material yang berhasil dikumpulkan bukan sekadar hasil pekerjaan. Ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, ada dapur yang harus tetap mengepul, dan ada harapan mendapatkan rezeki di tengah ketidakpastian.
Pemandangan ini memperlihatkan wajah lain dari perubahan aktivitas pertambangan di Kecamatan Marisa. Ketika alat berat mulai menghilang, perjuangan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari kawasan tambang justru tetap berlangsung.
Antara Penertiban Tambang dan Nasib Pekerja Kecil
Kebijakan larangan penggunaan alat berat tersebut menyasar tiga desa di Kecamatan Marisa, yakni Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu.
Penerbitan surat edaran Bupati Pohuwato menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), khususnya kegiatan pengerukan berskala besar yang berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan.
Selama ini, penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan kerap dikaitkan dengan pembukaan lahan secara luas, pengerukan tanah dalam jumlah besar, serta perubahan bentang alam yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
Penghentian penggunaan alat berat di tiga desa tersebut diharapkan mampu menekan aktivitas pengerukan berskala besar sekaligus menjadi langkah awal penataan kawasan pertambangan.
Namun, persoalan pertambangan tidak sesederhana menghentikan operasional mesin. Di balik aktivitas tersebut, terdapat masyarakat yang selama ini menjadikan kawasan tambang sebagai salah satu sumber penghidupan.
Bagi para kabilasa di Desa Bulangita, perubahan metode kerja berarti harus kembali menghadapi pekerjaan yang jauh lebih menguras tenaga. Tanpa dukungan ekskavator maupun mesin pengeruk berskala besar, mereka harus mengandalkan kekuatan fisik dengan hasil yang belum tentu sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan.
Di antara tebing curam, tanah yang tidak rata, dan genangan air berwarna kecokelatan, aktivitas itu terus berlangsung. Karung-karung berisi material dipanggul melewati medan yang sulit. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan peralatan sederhana.
Kabilasa, Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Aktivitas para kabilasa di lokasi tambang Bulangita memperlihatkan realitas ekonomi masyarakat lapisan bawah yang kerap luput dari pembahasan kebijakan pertambangan.
Mereka bukan kelompok yang bekerja dengan dukungan mesin besar dan modal berskala besar. Sebagian mengandalkan tenaga sendiri, bekerja dalam kelompok kecil, serta menghadapi pendapatan yang tidak menentu.
Di tengah keterbatasan tersebut, pekerjaan manual menjadi cara mereka untuk tetap memperoleh penghasilan. Setiap material yang berhasil dikumpulkan memiliki nilai bagi keberlangsungan hidup keluarga.
Meski demikian, aktivitas pertambangan secara manual bukan berarti bebas dari risiko. Kondisi tebing yang curam, tanah labil, lubang galian, hingga genangan air tetap menyimpan potensi kecelakaan kerja.
Karena itu, perubahan dari penggunaan alat berat menuju pekerjaan manual tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan di kawasan tambang.
Aspek keselamatan pekerja, pengawasan aktivitas pertambangan, serta kepastian hukum tetap menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.
Jangan Hanya Berhenti pada Larangan
Terbitnya surat edaran Bupati Pohuwato membutuhkan pengawasan yang konsisten. Larangan penggunaan alat berat di Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Desa Botubilotahu perlu diterapkan secara merata dan tanpa tebang pilih.
Namun, penertiban juga perlu diikuti langkah konkret untuk menjawab persoalan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan.
Pembinaan masyarakat, edukasi keselamatan kerja, penataan pertambangan rakyat melalui jalur legal, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian merupakan sejumlah langkah yang patut dipertimbangkan.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pengendalian pertambangan tidak hanya berorientasi pada penghentian penggunaan alat berat, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil.
Sebab, persoalan PETI bukan semata-mata tentang alat berat, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran aturan. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan solusi berkelanjutan.
Pada akhirnya, pemandangan para kabilasa yang kembali memanggul karung di tengah medan terjal di lokasi tambang Desa Bulangita menjadi gambaran bahwa setiap kebijakan penertiban memiliki dimensi kehidupan masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
Mesin boleh berhenti. Aktivitas pengerukan berskala besar boleh dibatasi. Namun, kebutuhan hidup masyarakat tidak pernah ikut berhenti.
Di sinilah tantangan pemerintah daerah sesungguhnya: menjaga lingkungan, menegakkan aturan, sekaligus memastikan masyarakat kecil tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi ketidakpastian ekonomi.





















