GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan bersama tersebut berlangsung dalam rapat paripurna ke-115, Selasa (17/11/2026).
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan, APBD 2027 mencatatkan target pendapatan daerah sekitar Rp1,56 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,5 triliun.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah provinsi akan mengoptimalkan sejumlah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui sektor pertambangan rakyat.
“Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajaran eksekutif siap untuk melaksanakan APBD 2027. Kami akan segera mempersiapkan proses administrasi, termasuk pengadaan barang dan jasa, sehingga mudah-mudahan awal Januari semua sudah bisa terlaksana sesuai prosedur dan regulasi,” kata Gusnar.
Ia mengungkapkan, saat ini telah diterbitkan dua izin pertambangan rakyat, sementara tiga izin lainnya masih dalam proses finalisasi. Optimalisasi sektor pertambangan rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong aktivitas pertambangan yang lebih tertata, terarah, dan terkendali.
Selain mengoptimalkan PAD, Gusnar juga menyoroti peluang peningkatan dana bagi hasil (DBH) dari sektor royalti pertambangan. Menurutnya, potensi tersebut perlu ditelusuri bersama DPRD, terutama berkaitan dengan hasil produksi emas PT Pani Gold yang belum seluruhnya terjual.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus besaran DBH yang dapat diterima daerah.
“Ada potensi tambahan dana bagi hasil yang perlu kita telusuri bersama anggota DPRD. Optimisme ini akan terus kita bangun agar bisa menambah kemampuan daerah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui anggota dewan,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Gusnar kembali menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk melaksanakan APBD 2027 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta DPRD Provinsi Gorontalo terus menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran.
Dengan demikian, seluruh program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.






















