DPRD Provinsi Gorontalo Soroti Ancaman Kekeringan di Tengah Kemarau Panjang

Kabarsindikat.id – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke BMKG Gorontalo, Rabu (26/8/2026), untuk memperoleh informasi terkini terkait kondisi iklim, cuaca, kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah Gorontalo.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama jajaran anggota Komisi I.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BMKG memaparkan kondisi iklim dan cuaca Gorontalo, termasuk perkembangan musim kemarau, prediksi awal musim hujan, potensi kekeringan meteorologis, ancaman karhutla, kondisi cuaca laut, hingga dinamika kegempaan dan potensi tsunami.

BMKG menjelaskan bahwa Gorontalo saat ini masih berada dalam periode musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, sementara fenomena El Nino diprediksi masih aktif hingga awal 2027.

BMKG memprakirakan musim hujan mulai memasuki wilayah Gorontalo secara bertahap pada pertengahan November 2026. Sementara rilis resmi mengenai awal musim hujan akan disampaikan BMKG pada September mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha mengatakan, kunjungan ini penting untuk memahami lebih mendalam tugas dan fungsi BMKG, khususnya dalam tiga bidang utama, yakni iklim, cuaca, dan geofisika atau kegempaan.

Fadli menyoroti potensi kemarau panjang yang dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran lahan.

“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana mengantisipasi dampak musim kemarau yang panjang. Banyak lahan dalam kondisi kering, termasuk perkebunan jagung yang mengalami gagal panen, sehingga sangat mudah menjadi pemicu kebakaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebakaran lahan tidak hanya dapat disebabkan faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia.

“Dalam kondisi tertentu, arah angin bahkan dapat dimanfaatkan oleh oknum ketika melakukan pembakaran lahan dan berpotensi menimbulkan konflik antar pemilik lahan,” ungkapnya.